BITUNG | BITUNGPOS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melanjutkan verifikasi faktual permohonan penegasan status kewarganegaraan bagi warga keturunan Indonesia-Filipina yang belum memiliki dokumen resmi. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Wangurer Induk, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sabtu (31/10/2026).Memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir, verifikasi ini bertujuan memastikan kejelasan status kewarganegaraan warga agar mereka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kepastian hukum.
Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI, Dr. Dulyono, mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian status kewarganegaraan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo. Dulyono menjelaskan, kejelasan status kewarganegaraan sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi warga yang telah ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Ia menyebutkan, upaya penegasan status kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di Bitung. Pemerintah juga menjangkau warga keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga yang belum memiliki kejelasan status kewarganegaraan.
Dulyono menegaskan, penetapan status WNI harus dilakukan secara cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang mengajukan penegasan status tersebut memang tidak lagi diakui sebagai warga negara Filipina.
Sementara itu, warga yang status kewarganegaraannya belum mendapatkan kejelasan dari kedua negara belum dapat langsung ditetapkan sebagai WNI. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum serta tetap memperhatikan hubungan bilateral Indonesia dan Filipina.
Ia mengakui, proses pendataan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah keberadaan sebagian warga yang bekerja sebagai nelayan dan sering berada di laut sehingga menyulitkan petugas menemui mereka selama proses verifikasi berlangsung.
Meski demikian, Dulyono menegaskan bahwa belum ditetapkannya status kewarganegaraan sebagian warga bukan berarti pemerintah mengabaikan hak mereka. Setiap permohonan tetap harus melalui pemeriksaan dan dilengkapi data pendukung agar penetapan status dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan, proses penegasan status kewarganegaraan tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap warga keturunan Indonesia-Filipina yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kepastian status sebagai WNI. Dengan demikian, mereka dapat menikmati perlindungan hukum serta mengakses berbagai hak sebagai warga negara.
[Sofyan Mamonto]
