BITUNG | BITUNGPOS.COM – Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang (Komcab) Kota Bitung, Welfrits Jacobus, S.Sos., mengapresiasi program penegasan status kewarganegaraan bagi masyarakat keturunan Filipina. Program tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi persoalan administrasi kewarganegaraan.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan verifikasi faktual permohonan penegasan status kewarganegaraan yang berlangsung selama dua hari dan dipusatkan di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung.
Menurut Jacobus, program tersebut merupakan langkah positif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat keturunan Filipina.
Ia berharap, kejelasan status kewarganegaraan dapat membuka akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dan program pemerintah sesuai hak yang berlaku.
Selain itu, Jacobus menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pengurusan dokumen agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli) maupun praktik percaloan.
Ia mengimbau masyarakat keturunan Filipina yang masih menghadapi persoalan status kewarganegaraan agar memanfaatkan program tersebut dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan pihak berwenang.
"Harapan kami, program ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan sampai masih ada warga keturunan Filipina yang tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan," ujar Jacobus.
