Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki kejelasan status kewarganegaraan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruangan SH Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung, dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bitung.
Turut hadir perwakilan Gubernur Sulawesi Utara Dr. Budi Paska Yanti Pitri, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Alex Cosmos Pinen, Direktur Tata Negara Dulyono, S.H., M.H., jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Sulawesi Utara, serta perwakilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmos Pinen, dalam laporannya menjelaskan bahwa program penegasan status kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat keturunan warga negara asing.
Program tersebut menyasar masyarakat yang selama ini belum memiliki kejelasan status kewarganegaraan maupun dokumen pendukung.
Alex menyampaikan, dari total 158 permohonan yang diajukan masyarakat di Kota Bitung, sebanyak 133 telah melalui proses verifikasi dan mendapatkan penegasan status kewarganegaraan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum atas pelaksanaan program tersebut.
Ia mengapresiasi pelaksanaan program di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian dan pengakuan status sebagai warga negara Indonesia.
Hengky berharap program tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi masyarakat penerima.
Penyerahan SK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kejelasan administrasi kewarganegaraan.
Melalui program tersebut, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan diharapkan memperoleh pengakuan status sebagai Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
[S.Mamonto]
