BITUNG | BITUNGPOS.COM – Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kota Bitung, Welfrits Jacobus, S.Sos., menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga penerima bantuan program bedah rumah di Kelurahan Motto, Kecamatan Lembeh Utara.Dugaan tersebut mencuat berdasarkan informasi yang diperoleh anggota LP-KPK di Kelurahan Motto, D P Ia mendapat informasi bahwa enam warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan diduga dimintai uang sebesar Rp200.000 per orang oleh seorang oknum berinisial PM.
Uang tersebut diduga akan disetorkan kepada seseorang berinisial PT. Dari enam warga yang disebut dimintai uang, satu orang dikabarkan telah membayar, sedangkan lima lainnya belum menyetor karena belum memiliki dana.
Informasi mengenai dugaan permintaan uang itu terungkap dalam rapat yang berlangsung di Kelurahan Nusu. LP-KPK juga menduga kemungkinan adanya praktik serupa di kelurahan lain di wilayah Kecamatan Lembeh Utara.
Welfrits Jacobus menyayangkan dugaan pungutan tersebut. Menurutnya, program bedah rumah diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh tempat tinggal layak.
Ia menilai, warga penerima bantuan seharusnya tidak dibebani permintaan uang yang belum jelas dasar dan ketentuannya.
Karena itu, Jacobus meminta pihak terkait menelusuri kebenaran informasi tersebut. Jika dugaan pungutan liar itu terbukti, ia berharap pihak yang terlibat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga berharap program bedah rumah dilaksanakan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari masyarakat kurang mampu.
LP-KPK Komcab Bitung